LABUHANBATU, Sudutdata.com – Persoalan terendamnya Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Bakaran Batu akibat banjir terus menjadi perhatian Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu Raya, Jepril Harefa.
Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait.
Menurut Jepril Harefa, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif, terutama untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir, dampak yang ditimbulkan, serta langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
Ia menilai, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Karena itu, persoalan yang menyebabkan fasilitas koperasi terendam banjir tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
“DPRD Kabupaten Labuhanbatu harus segera memanggil pihak-pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat. Kita ingin persoalan ini dibahas secara terbuka apa Urgensi bangunan tersebut harus dibangun di daerah rawan banjir agar diketahui apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab dalam penanganannya, serta solusi konkret apa yang akan dilakukan,” tegas Jepril.
Ia menyampaikan, RDP tersebut dapat melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pemerintah Kelurahan, pengelola Kopdes Bakaran Batu, serta pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Melalui forum itu, DPRD diharapkan dapat meminta penjelasan secara komprehensif sekaligus mendorong langkah penanganan yang terukur, baik untuk mengatasi dampak banjir maupun mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Jepril juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata.
“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi polemik tanpa ada penyelesaian. Kami dari GMNI mendorong agar seluruh pihak duduk bersama, membuka fakta, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat,” ujarnya. Kamis(29/10/2026)
GMNI Labuhanbatu Raya berharap DPRD Kabupaten Labuhanbatu merespons persoalan tersebut secara serius dengan menjadwalkan RDP dan memastikan hasil pembahasannya ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus memastikan penanganan persoalan Kopdes Bakaran Batu dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
