LABUHANBATU Sudutdata.com – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu Amos P Sihombing SH, menilai pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu saat peringatan Hari Buruh Nasional atau May Day hanya sebatas omong doang (omdo) dan tidak mencerminkan keberpihakan nyata terhadap nasib kaum buruh.
Amos Sihombing menyebutkan, selama ini masih banyak persoalan Perusahaan yang belum terselesaikan, mulai dari upah pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, dugaan pelanggaran hak-hak buruh yang dinilai minim mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan hingga izin izin dokumen perusahaan yang tidak lengkap, dan tidak taat terhadap Peraturan Daerah.
“Pernyataan Ketua DPRD saat Hari Buruh terdengar manis di depan publik, namun realitanya kondisi buruh di Labuhanbatu masih jauh dari kata sejahtera. Jangan sampai peringatan Hari Buruh hanya dijadikan seremoni dan pencitraan politik semata,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/5/2026).
Ia menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya lebih aktif memperjuangkan kepentingan pekerja melalui pengawasan terhadap perusahaan maupun mendorong regulasi yang berpihak kepada buruh dan masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak keluhan para pekerja terkait hak normatif yang belum terpenuhi, termasuk persoalan keselamatan kerja dan kepastian status tenaga kerja.
“Kami juga sudah memberikan dokumen perusahaan yang tidak tertib terhadap aturan, seperti izin dan lain lain, namun sampai saat ini tidak ada tindakan dari Ketua DPRD Labuhanbatu,”katanya.
Alih alih membuktikan kinerjanya kepada masyarakat, Diperingatian Hari Buruh Nasional yang digelar dilapangan Binaraga Rantauprapat, Jum’at (01/05/2026) Ketua DPRD Labuhanbatu Arjan Priadi Ritonga melontarkan Statement dihadapan para buruh dan tamu undangan bahwa pihaknya bersama Bupati akan Men Demo Perusahaan yang tidak berkenan hadir pada peringatan hari ini.
“Sudah bukti kerjanya tidak ada, malah memberikan statement “Saya bersama Bupati akan menjadi garda terdepan, untuk mendemo perusahaan yang tidak hadir hari ini, jika ditemukan ada Pelanggaran pada mereka,”ucap Amos.
GMNI Labuhanbatu juga meminta pemerintah daerah bersama DPRD agar tidak hanya hadir saat momentum peringatan Hari Buruh Nasional, tetapi benar-benar turun langsung melihat kondisi para pekerja di lapangan.
“Kami berharap tidak ada lagi statement yang hanya sebatas retorika. Buruh membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dan kata-kata,” tegasnya.
Peringatan Hari Buruh Nasional di berbagai daerah sendiri menjadi momentum bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi terkait kesejahteraan, perlindungan hukum, serta peningkatan hak-hak tenaga kerja di Indonesia.
