LABUHANBATU SELATAN Sudutdata.com – Penjabat (PJ) Kepala Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sunarti.Am.Keb, diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah warga dalam pengurusan administrasi dan pelayanan di lingkungan Desa.
Dugaan tersebut kini menjadi sorotan masyarakat yang meminta aparat terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan.
Beberapa warga mengaku dimintai sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi saat mengurus keperluan administrasi desa. Padahal, sebagian pelayanan tersebut seharusnya dapat diakses masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan warga berinisial HR dan DF mengatakan bahwa praktik dugaan pungli tersebut terjadi semenjak PJ kades yang baru ini memimpin di Desa Rintis.
Namun, warga takut menyampaikan secara terbuka karena khawatir mendapatkan tekanan ataupun perlakuan tidak menyenangkan.
“Sewaktu PJ Kades yang lama tidak pernah ada seperti itu, namun kami heran semenjak kades ibu yang baru ini ketika mengurus sesuatu dikenakan biaya,”ujarnya. Senin (04/05/2026)
Mereka berharap persoalan ini segera diperiksa agar masyarakat tidak terus dirugikan. Pelayanan desa seharusnya membantu warga, bukan malah membebani.
Sebagai warga mereka juga meminta Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terkait dugaan pungli tersebut.
“Jika terbukti, warga berharap ada tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,”tegasnya.
Praktik pungutan liar sendiri dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Pemerintah telah berulang kali mengingatkan seluruh aparatur desa agar tidak melakukan pungutan di luar ketentuan resmi.
Sementara itu PJ Kades Rintis Ketika ditemui Sudutdata.com dikantornya membantah akan adanya informasi pungli tersebut, secara tegas ia menyebutkan bahwa itu tidak benar.
“Mulai saya menjabat tidak pernah saya melakukan pengutipan untuk keperluan pengurusan administrasi,”tutupnya.
Ari Fadillah
